Politik Islam Indonesia Muhammad Natsir

Politik Islam Indonesia Muhammad Natsir

09 Maret 2022
55 dilihat
4 menits, 20 detik

Tsaqafah.id – Sebelum berbicara terkait pemikiran politik Natsir terkait hubungan agama dan negara, terlebih dahulu penting untuk menelisik bagaimana persinggungannya dengan Soekarno. Sedikit banyak, pemikirannya merupakan counter terhadap Soekarno.  Polemik terbuka seputar hubungan agama dan negara dimulai pada tahun1940, dimana Soekarno berpendirian bahwa demi kemajuan keduanya, masing-masing harus dipisahkan. Sedangkan Soekarno menaruh pandangan yang berbeda. Pandangan Soekarno terkait tidak adanya ijma ulama yang menyatakan bahwa agama dan negara harus bersatu, disanggah Muhammad Natsir dengan argumen, “mana pulakah ijma-ijma ulama yang mengatakan agama dan negara tidak harus bersatu?”

Lebih lanjut pandangan tentang Turki. Jika Soekarno beranggapan Turki demokratis di masa pemerintahan Kemal, Natsir justru berpendapat sebaliknya, Turki di masa Kemal dianggap diktator. Pada masa pemerintahan itu tidak ada kemerdekaan pers, kemerdekaan berpikir, dan kebebasan membentuk partai oposisi. Bahkan Islam hanya ditoleransi untuk berkembang sejauh menyangkut aspek tertentu. Hampir tidak ada kemerdekaan bagi Islam di tanah Turki yang merdeka.

Baca Juga: Telaah Humanis dari Terhapusnya Tujuh Kata di Piagam Jakarta

Relasi Agama dan Negara

Dalam pandangan Natsir, Islam tidak memisahkan antara agama dan negara. Ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aspek sosial, ekonomi, politik, bahkan kebudayaan. Sebagaimana yang ia sampaikan dalam pidatonya di Karachi, Pakistan pada 9 April 1952:

“Dan saya katakan, Indonesia adalah negara Islam juga, oleh kenyataan bahwa Islam diakhir sebagai agama dan panutan jiwa bangsa Indonesia, meskipun tidak disebutkan dalam konstitusi bahwa Islam itu adalah agama negara. Indonesia tidak memisahkan agama dari kenegaraan. Dengan tegas Indonesia menyatakan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Melihat eratnya hubungan dasar negara dengan sosio-religius masyarakat, maka menurutnya tidak ada ketentuan baku mengenai bentuk pemerintahan. Sah-sah saja jika Indonesia mengambil sistem dari manapun. Adapun demokrasi yang diperjuangkan Natsir adalah Demokrasi Islam (Theistik Democracy), sebuah negara yang mampu menghadirkan kepentingan masyarakat, dan pemerintah yang mampu menjamin hak-hak rakyat dalam batas-batas yang dibolehkan syariat Islam dengan menganut empat prinsip dasar; tauhid, persaudaraan, persamaan, dan ijtihad. Meski demikian, Natsir beranggapan bahwa sistem kenegaraan dan politik Islam tidak harus serupa dengan apa yang ada di masa Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin, ataupun kekhalifahan setelahnya semacam Bani Umayyah dan Abbasiyah. Baginya, Islam menjadi sumber kehidupan negara modern sesuai dengan konteks zamannya. Natsir sebenarnya adalah sosok yang moderat, ia sadar tuntutan terhadap negara Islam, bukan sesuatu yang esensial yang tidak dapat dipengaruhi perubahan “cuaca”, tetapi ditentukan oleh struktur kesempatan politik yang ada.

Baca Juga: Islam dan Modernitas (I): Sintesis Peradaban

Sedangkan Pancasila, menurutnya itu adalah sejumlah prinsip luhur yang dapat mengatasi  keabstrakannya jika tidak ditafsirkan secara sekularistis. Ia menyerukan agar tidak mempertentangkan Pancasila dengan Islam, di mata seorang muslim, perumusan Pancasila bukan kelihatan sebagai suatu barang asing yang berlawanan, dengan ajaran Qur’an ia melihat di dalamnya satu pencerminan dari sebagian yang ada pada sisinya. Meski bukan berarti Pancasila sudah meliputi semua ajaran Islam. Natsir sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dengan ideologi negara, Pancasila. Seluruh sila-sila yang termuat selaras dengan ajaran Islam. ini terlihat dari kegigihannya dalam membela dan menjelaskan Pancasila kepada masyarakat internasional.

Langkah Realisasi

Setidaknya ada tiga periode perjuangan Natsir untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Pertama, fase memperjuangkan wacana Islam sebagai dasar negara (1930-1940) melalui tulisannya yang dimuat dalam media cetak. Juga menjadi fase dimana membangun polemik terkait pemikiran politik Islam dengan pemikiran politik nasional sekuler yang diwakili Soekarno.

Kedua, pasca kemerdekaan. Disini Natsir dapat menerima Pancasila sebagai dasar negara sepanjang itu ditafsirkan sesuai ajaran Islam, dan hakikat pada setiap sila dilaksanakan secara benar dan tepat. Ketiga, fase konstituante. Natsir mewujudkan gagasannya melalui jalan legal konstitusional. Ia memilih sebuah cara yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD).

Hal demikian mempermudah dalam rangka membumikan gagasannya. Meski sistem politik yang ada tidak sejalan dengan pemikirannya, Natsir memilih untuk masuk pada sistem, dan selanjutnya berupaya melakukan perubahan dari dalam. Jalurnya adalah Masyumi. Bagi Natsir, Masyumi adalah kendaraan politik yang berperan mengantarkannya untuk turut menentukan perjalanan bangsa. Dengan Masyumi kemudian ia tergabung dalam lembaga yang berwenang mensahkan UUD, lembaga parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat.

Kiprahnya semakin nyata tatkala Natsir terpilih ke dalam lembaga Konstituante, yang menurut pasal 34 UUDS RI, bersama-sama dengan pemerintah bertugas menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS. Jabatan sebagai anggota Konstituante dipegang dalam rentang waktu 1956-1958. Keterlibatan Natsir dalam lembaga perwakilan menunjukkan bagaimana ia termasuk orang yang menjunjung demokrasi. Lazim diketahui bagaimana sistem pemerintahan demokratis dilakukan menurut jalur perwakilan yang biasa disebut parlemen. Berfungsi membentuk dan menyatakan kehendak (volente generale) dalam bentuk undang-undang.

Baca Juga: Perempuan dalam Diskursus Filsafat Islam

Peran Pemikiran Politik

Dalam hal politik kenegaraan, Natsir memiliki kontribusi yang tebilang cukup banyak, baik dari tenaga ataupun pemikiran. Tatkala Negara Kesatuan Republik Indonesia “terpaksa” harus melepas bentuk kesatuannya menjadi negara federasi, Natsir maju kedepan mengembalikan Republik Indonesia ke negara kesatuan melalui mosi integral, 3 April 1950. Terkait hal demikian, Moh Roem mencatat bagaimana dalam mensukseskan jalan bagi mosi integral, ia berbicara dengan pemimpin fraksi paling kanan (Sahetapy Engel dari Bfo) dan pemimpin fraksi paling kiri (Sakir, mandat PKI). Ketika menyampaikan usul mosi integral di parlemen, Natsir menahan diri untuk tidak berbicara soal federalisme atau unitarisme. Menurutnya, persoalan pokok bukan disisihkan.

Setelah mosi integral berhasil, Natsir dipercaya menjadi Perdana Menteri pada September 1950, ditengah terjadinya gejolak revolusi, juga akibat perubahan yang diakibatkan dari pembubaran RIS. Tugas utama yang dihadapinya adalah menyelamatkan Indonesia dari ‘lubang jarum” revolusi, dan pembenaran ekonomi rakyat yang terbengkalai. Ia mencetuskan satu kebijakan, Program Benteng, guna mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekonomi asing. Program utamanya adalah menyelenggarakan pemilu secepatnya. Meski pada akhirnya tidak terlaksana, akibat kabinetnya telah jatuh terlebih dahulu. Namun, di tahun berikutnya Natsir berhasil menyesuaikan bibit demokrasi dalam mengatasi berbagai gejolak. Dalam hal ini pencapaian besarnya adalah peran dalam pemberian arah konstitusional negara kesatuan dengan tetap memegang prinsip-prinsip dialog integral antara pusat dan daerah. Pada saat bersamaan, langkahnya dibarengi dengan sikap berusaha sekecil mungkin menempuh jalan kemiliteran.

Dalam seluruh sepak terjan politiknya, Natsir senantiasa menunjukkan watak sebagai seorang demokrat sejati. Ia senantiasa berteguh hati memperjuangkan kebenaran yang diyakininya, dengan tidak bertindak di luar konstitusi atauapun melawan hukum. Menurutnya, politik harus dilandasi iktikad baik, kejujuran, etika, dan akhlak. Seorang demokrat sejati harus menghormati pendirian dan pendapat orang lain, betapapun ia tidak setuju bahkan menentangnya.

Profil Penulis
Nur Anis Rochmawati
Nur Anis Rochmawati
Penulis Tsaqafah.id
Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta konsentrasi Islam Nusantara

3 Artikel

SELENGKAPNYA