Veto negara besar di Dewan Keamanan, terutama Amerika Serikat, serta penolakan keras Israel untuk tunduk pada hukum internasional, berulang kali membuat dunia hanya bisa menyaksikan janji-janji tanpa implementasi untuk Palestina.
Tsaqafah.id – Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menyoroti isu yang telah berusia lebih dari tujuh dekade: Palestina. Dalam forum bergengsi itu, mayoritas negara anggota kembali mengangkat pentingnya solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang adil.
Dukungan yang diberikan mencapai lebih dari dua pertiga suara, sebuah angka yang di atas kertas tampak meyakinkan.
Namun, di balik tepuk tangan diplomasi dan pidato panjang para pemimpin, muncul pertanyaan yang tidak pernah benar-benar terjawab: apakah resolusi yang lahir dari PBB benar-benar dapat mengubah kenyataan yang dialami rakyat Palestina setiap hari?
Sejarah panjang konflik ini memberikan gambaran yang kurang menggembirakan. Puluhan resolusi telah dihasilkan, mulai dari Resolusi 181 tahun 1947 tentang pembagian wilayah hingga Resolusi 2334 tahun 2016 yang menuntut penghentian pembangunan pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Akan tetapi, kebanyakan resolusi itu berhenti sebagai catatan resmi tanpa daya paksa nyata.
Veto negara besar di Dewan Keamanan, terutama Amerika Serikat, serta penolakan keras Israel untuk tunduk pada hukum internasional, berulang kali membuat dunia hanya bisa menyaksikan janji-janji tanpa implementasi.
Meskipun begitu, sidang terbaru memunculkan dinamika baru yang menarik. Dukungan 142 negara untuk pengakuan Palestina sebagai negara bukanlah sekadar angka, melainkan tanda bahwa peta politik internasional mulai bergeser.
Baca juga Dari Indonesia, Menjawab Jeritan Ibu dari Gaza
Suara lantang datang tidak hanya dari negara-negara Arab dan Asia, tetapi juga dari Afrika, Amerika Latin, bahkan beberapa negara Eropa yang mulai mempertimbangkan pengakuan penuh atas Palestina. Situasi multipolar dunia mendorong keberanian lebih banyak negara untuk bersuara melawan dominasi narasi lama yang selalu menempatkan Israel di posisi istimewa.
Publik dunia juga berperan besar. Gambar penderitaan di Gaza, kehancuran rumah, sekolah, dan rumah sakit, telah menyalakan gelombang solidaritas internasional. Demonstrasi di kota-kota besar dunia memperlihatkan bahwa isu Palestina tidak lagi bisa dibungkam di balik alasan keamanan Israel semata.
Namun realitas di lapangan tetap jauh dari harapan. Gaza masih tercekik oleh blokade panjang yang membuat kehidupan sehari-hari nyaris tidak tertanggungkan. Pasokan listrik terbatas, obat-obatan langka, dan kesempatan kerja minim, menciptakan lingkaran penderitaan yang seolah tak berujung.
Di Tepi Barat, pemukiman Israel terus meluas, sering kali dengan penggusuran dan tindak kekerasan yang menambah luka lama. Hidup di bawah bayang-bayang ketidakpastian, rakyat Palestina belajar untuk bertahan, meski rasa percaya pada janji-janji internasional semakin terkikis.
Bagi banyak warga Gaza atau Ramallah, resolusi PBB hanyalah lembaran kertas yang tak pernah menghadirkan perubahan nyata.
Apakah Dunia akan Menempati Janji?
Dalam konteks inilah, dunia Islam dan negara-negara yang memiliki komitmen moral terhadap Palestina dituntut untuk lebih dari sekadar menyuarakan dukungan. Indonesia, misalnya, telah konsisten menjadi salah satu negara paling vokal dalam memperjuangkan hak-hak Palestina di forum internasional.
Baca juga Cerpen Ghassan Kanafani: Surat dari At-Tira
Tetapi diplomasi di podium PBB tidak cukup jika tidak diiringi langkah konkret yang menekan Israel agar menghormati hukum internasional. Dukungan bisa berupa diplomasi kolektif, tekanan ekonomi, hingga bantuan kemanusiaan yang berkesinambungan.
Dunia Islam sendiri harus belajar untuk menyatukan langkah. Perbedaan posisi politik antarnegara Muslim sering kali dimanfaatkan untuk melemahkan perjuangan Palestina. Jika ada sikap bersama yang kuat, maka resolusi-resolusi PBB bisa berubah menjadi senjata diplomatik yang lebih efektif.
Meskipun skeptisisme begitu kuat, harapan masih ada. Pengakuan semakin luas dari negara-negara di luar blok tradisional pro-Palestina membuka peluang baru. Dunia yang semakin multipolar memberi ruang bagi keseimbangan baru, di mana suara mayoritas negara anggota PBB tidak lagi bisa diabaikan semudah dulu.
Namun perjalanan menuju realisasi janji itu tetap panjang. Selama struktur Dewan Keamanan PBB masih memungkinkan veto satu negara membatalkan suara ratusan negara lain, keadilan bagi Palestina akan selalu terancam. Itulah mengapa kombinasi berbagai elemen menjadi penting: resolusi sebagai legitimasi moral, diplomasi sebagai tekanan politik, dan solidaritas publik dunia sebagai kekuatan sosial yang mendorong perubahan.
Pertanyaan apakah dunia bisa menepati janji kepada Palestina memang belum memiliki jawaban pasti. Jika melihat ke belakang, sejarah penuh dengan kegagalan dan pengkhianatan terhadap harapan rakyat Palestina. Tetapi melihat dinamika global saat ini, ada secercah harapan bahwa situasi bisa berubah.
Palestina masih menunggu bukti nyata, bukan sekadar pidato dan dokumen resolusi. Pada akhirnya, dunia akan tercatat dalam sejarah—apakah ia memilih untuk membiarkan ketidakadilan terus berlangsung, atau berani berdiri di sisi kebenaran dan mewujudkan janji yang sudah terlalu lama tertunda.
Baca juga Media Kreatif: Jalan Jihad Kemanusiaan Alana Hadid