Di desa jaring pengaman sosial benar-benar nyata. Orang jarang benar-benar kelaparan, kecuali ia sangat pilih-pilih. Apapun bisa diolah menjadi makanan. Bahkan ketika seseorang kekurangan, komunitas biasanya bergerak membantu tanpa banyak prosedur.
Tsaqafah.id – Disclaimer: Saya bukan praktisi desa, bukan juga pengamat profesional. Namun, dalam beberapa bulan terakhir saya mulai tertarik mengamati bagaimana desa bekerja sebagai sebuah subkultur yang memiliki daya tahan sosial dan ekonomi luar biasa—bahkan mungkin jauh lebih kuat dibanding kota.
Mengapa Desa Menarik untuk Dibicarakan?
Sering kita mendengar pandangan bahwa kota adalah simbol kemajuan, sedangkan desa adalah simbol keterbelakangan. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada sesuatu yang menarik dari desa: kemampuannya bertahan dan menghidupi warganya tanpa terlalu bergantung pada sistem modern yang mahal.
Salah satu indikatornya sederhana. Di kota, air bersih adalah barang berbayar. Tagihan bulanan bisa mencapai Rp250.000–Rp500.000, bahkan lebih, tergantung pemakaian. Sementara di banyak desa, air mengalir dari sumber tanpa biaya. Begitu juga dengan pangan.
Di kota, kita hidup dalam logika pasar: tidak ada uang, tidak ada makan. Di desa, pangan tidak hanya tersedia, tetapi berlimpah hingga berabad-abad silam membuat bangsa asing rela menempuh ribuan mil hanya untuk datang ke sini. Cengkeh, pala, vanili, kopi, kakao—rempah-rempah yang tumbuh subur di tanah desa kita menjadi magnet yang mengundang bangsa Eropa datang, berdagang, lalu menjajah. Hasil bumi desa adalah candu yang membuat Belanda bertahan ratusan tahun di negeri ini.
Jika diolah dengan baik, kekayaan ini bukan sekadar untuk bertahan hidup, tetapi bisa menjadi sumber kejayaan ekonomi. Ironisnya, justru di zaman modern kita sering melupakan kekuatan yang sejak dulu menjadi incaran dunia.
Desa dan Modal Sosial yang Nyata
Di kota, kita mengenal pagar tembok yang tebal, simbol privasi sekaligus jarak sosial. Sebaliknya, di desa ada istilah pager mangkok: pagar yang terbentuk dari kebiasaan saling berbagi. Jika ada tetangga memasak berlebih, mereka lazim menawarkan ke tetangga lain. Bukan karena mereka berkelebihan, tetapi karena ada budaya saling peduli.
Artinya, di desa jaring pengaman sosial benar-benar nyata. Orang jarang benar-benar kelaparan, kecuali ia sangat pilih-pilih. Apapun bisa diolah menjadi makanan. Bahkan ketika seseorang kekurangan, komunitas biasanya bergerak membantu tanpa banyak prosedur.
Di sisi lain, masyarakat desa sering dianggap “santai” atau “malas bekerja” karena kita melihat mereka duduk-duduk di teras rumah di siang hari. Padahal, ketika ada tandang gawe, daya tahan mereka luar biasa. Mereka bisa bekerja bersama dengan energi yang sulit kita bayangkan jika hanya melihat keseharian mereka.
Baca juga: Padhangmbulan di Desa Menturo: Kidung Lirih Maulid Nabi
Belajar dari Bali: Gotong Royong yang Terukur
Pengamatan saya semakin menarik ketika berdiskusi dengan teman-teman dari Bali non-perkotaan. Cerita mereka mengungkap bagaimana desa tidak hanya mandiri, tetapi juga mampu mengelola sumber daya untuk hajat besar.
Setiap keluarga rata-rata memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik. Indikatornya sederhana: hampir setiap rumah memiliki mobil, baik milik pemilik lahan maupun penggarap. Pola kehidupan mereka pun jelas: sebagian anggota keluarga merantau bekerja di sektor perhotelan, pariwisata, atau pelayaran; sementara yang lain tinggal di rumah, mengurus orang tua dan mengelola pertanian.
Yang paling mencengangkan adalah biaya upacara adat. Untuk satu kali upacara, pengeluaran bisa mencapai Rp3–10 miliar. Angka yang fantastis, tetapi nyatanya mereka bisa melaksanakannya tanpa sponsor besar. Bagaimana caranya? Gotong royong. Semua warga, tanpa memandang jabatan atau status sosial, wajib terlibat.
Di Bali, ada istilah ngayah, yaitu sistem pembagian tugas dalam penyelenggaraan upacara. Setiap orang memiliki peran: pemimpin upacara, pengurus logistik, penjaga keamanan (pecalang), dan seterusnya. Semua dilakukan secara sukarela, tanpa bayaran. Bahkan pejabat sekalipun, ketika kembali ke desa, harus tunduk pada aturan ini sesuai dengam tugas yang diemban. Menariknya, kepatuhan pada sistem adat ini sering kali lebih kuat dibanding kepatuhan terhadap aturan negara.
Dengan struktur sosial seperti ini, desa-desa di Bali mampu mengelola hajatan bernilai miliaran rupiah secara mandiri. Ini bukan sekadar soal uang, tetapi soal modal sosial: kepercayaan, gotong royong, dan loyalitas terhadap nilai bersama.
Baca juga: Jejak Kecil Rumah Tembakau, Representasi Agama dan Seni di Desa Tembakau
Fenomena Serupa di Jawa
Hal yang sama, meski dalam bentuk berbeda, juga kita temukan di Jawa. Desa masih menjadi penyangga kehidupan, bahkan di tengah arus urbanisasi. Dari lahir hingga meninggal, siklus hidup seseorang selalu melibatkan peran komunitas. Upacara kelahiran, pernikahan, hingga pemakaman biasanya menjadi tanggung jawab bersama.
Ini menunjukkan bahwa desa memiliki mekanisme sendiri untuk menjaga harmoni sosial. Mereka punya “cara” untuk bertahan dan melampaui keterbatasan ekonomi uang tunai.
Jika kita cermati, kekuatan desa bukan hanya pada sumber daya alamnya, tetapi pada budaya kolektif yang masih hidup. Di kota, setiap kebutuhan harus diukur dengan uang. Di desa, kebutuhan sering diukur dengan relasi sosial. Inilah yang saya sebut jaring pengaman berbasis budaya. Di kota, jaring pengaman bergantung pada institusi formal: BPJS, bansos, atau lembaga filantropi. Di desa, jaring pengaman adalah tetangga, saudara, dan gotong royong yang tidak memerlukan dokumen atau birokrasi.
Fenomena ini penting kita catat, terutama ketika kota semakin identik dengan individualisme dan biaya hidup yang kian mahal. Desa menawarkan alternatif: kehidupan yang lebih organik, biaya rendah, dan hubungan sosial yang kuat. Pertanyaannya, mampukah desa mempertahankan kekuatan ini di tengah arus modernisasi? Apakah ketika desa masuk ke e-commerce, pariwisata digital, atau investasi luar, nilai-nilai seperti ngayah dan pager mangkok tetap bertahan? Jika nilai ini hilang, desa akan kehilangan modal sosial yang menjadi keunggulannya. Namun jika nilai ini bisa dipertahankan sambil memanfaatkan teknologi, desa tidak hanya akan bertahan, tetapi bisa menjadi model peradaban yang lebih seimbang: modern, tetapi tetap berpijak pada nilai kolektif. Dan jangan lupa, kemewahan yang kita nikmati hari ini—kopi di cangkir, cokelat di kue, rempah di dapur—semua berasal dari desa. Harta karun yang dulu membuat kapal-kapal Belanda rela mengarungi samudera, hingga kini tetap menjadi denyut kehidupan negeri ini.