Menolak Lupa Founding Mothers Indonesia

apakah ada perempuan yang turut merumuskan kemerdekaan Republik Indonesia? Jawabnnya tentu saja ada, akan tetapi cerita sang founding mothers ini seakan tenggelam oleh sejarah.

Tsaqafah.id – Jika seseorang menyebut “Founding Fathers” apa yang terlintas di benak? Tentu dua kata itu tertuju pada tokoh-tokoh pergerakan Indonesia seperti Soekarno, Moh. Hatta, Moh. Yamin, dan tokoh laki-laki lain. Hal ini terjadi mungkin saja disebabkan sebutan founding father jika diartikan secara harfiah memang sangat bias gender. Padahal pengertiannya mengacu pada tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Lalu pertanyaannya, apakah ada perempuan yang turut merumuskan kemerdekaan Republik Indonesia? Jawabnnya tentu saja ada, akan tetapi cerita sang founding mothers ini seakan tenggelam oleh sejarah. Hal ini kemudian membuat menuliskan (her)story alih-alih hanya (his)tory menjadi penting.

Lalu siapakah tokoh perempuan yang berjuang merumuskan kemerdekaan Republik Indonesia?

Maria Ulfah

Pertama, tokoh yang turut andil dalam perjuangan kemerdekaan adalah Maria Ulfah Santoso atau Hajjah Raden Ayu Maria Ulfah Santoso. Sumber lain menyebutkan namanya Maria Ulfah Soebadio Sastrosatomo. Maria Ulfah lahir di Serang, 18 Agustus 1911, dari  pasangan R. Mohammad Achmad dan R.A. Khadijah Djajadiningrat.

Maria Ulfah tumbuh di lingkungan yang memperhatikan pentingnya pendidikan. Ia mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Willemslaan dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Koning Willem III School pada tahun 1924. Setelah itu, Maria Ulfah melanjutkan studinya ke Belanda dengan mengambil Jurusan Hukum di Universitas Leiden dan berhasil meraih gelar pada bidangnya pada tahun 1933.

Setelah lulus, ia kembali ke Indonesia dan bekerja di kantor residen Cirebon dengan tugas menyusun peraturan lalu lintas. Ia kemudian berpindah ke Jakarta dan mengajar di sekolah Muhammadiyah. Di sini lah ia bertemu dengan Santoso Wirodiharjo yang pada tahun 1938 resmi menjadi suaminya. (kebudayaan.kemendikbud.go.id)

Pada masa pemerintahan Jepang, Maria Ulfah bergabung dalam majelis pertimbangan yang dibentuk oleh Jepang, pada tanggal 16 April 1943. Ia juga diajak oleh Soepomo untuk bekerja di Departemen Kehakiman pada tahun 1942-1945 yang mengemban tugas menerjemahkan Undang-Undang dan peraturan-peraturan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Inggris.

Maria Ulfah tercatat sebagai Menteri perempuan pertama di Indonesia di mana banyak negara belum memiliki kementrian perempuan. Ia juga diangkat menjadi menteri sosial pada masa kabinet Syahrir II (1946).

Tidak hanya aktif dalam dunia politik saja, Maria Ulfah juga aktif dalam upaya pemberdayaan perempuan. Ia terlibat dalam Kongres Perempuan Indonesia (KPI) ke-2 pada tahun 1935 di Jakarta. Dalam Kongres ini salah satu hasilnya yakni memutuskan tentang urusan perempuan dalam hukum perkawinan Islam akan ditangani oleh biro konsultasi yang menangani masalah keluarga. Maria Ulfah juga mengusulkan kepada pengadilan agama agar mencantumkan hal-hal apa saja yang menjadi alasan seorang istri meminta cerai.

Dalam perjalanan asmaranya, Maria Ulfah kemudian menikah kembali pada tanggal 10 januari 1964 dengan Soebadi Sastrosatomo, setelah suami pertamanya ditembak oleh Belanda saat dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya. Maria Ulfah menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 15 april 1988.  

Baca juga: Kartini, Gadis 13 Tahun yang Membuat Sang Mahaguru . . . . . . Menangis

Siti Soekaptinah  

Tokoh kedua yang menjadi bagian penting dari persiapan kemerdekaan Republik Indonesia adalah Soekaptinah Sonarjoe (selanjutnya disebut Soekaptinah). Soekaptinah  sendiri memiliki nama lengkap Raden Ngaten Siti Soekaptinah Sunaryo Mangoenpoespitoe. Beliau lahir di Yogyakarta, 28 Desember 1907. Beliau menempuh pendidikan di HIS Keputran yang dibangun oleh Hamengkubuwono VII dan aktif di Siswaprajan Wanita Muhammadiyah yang menjadi cikal bakal Nasyiatul Aisyiyah. 

Selanjutnya ia menempuh pendidikan di MULO Ngupasan dan di saat yang sama aktif di Jong Java. Pada tahun 1924, ia kemudian berpindah ke Taman Guru Taman Siswa yang diajar langsung oleh Ki Hajar Dewantara. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Soekaptinah menjadi guru di Taman Siswa. Ia juga terlibat aktif dalam Jong Islamiten Bond (JIB) dan menjadi ketua Jong Islamiten Bond Dames (JIBDA) cabang Yogyakarta. Selama menjabat menjadi ketua JIBDA, ia menekankan isu-isu seputar perempuan dalam Islam seperti poligami, hak belajar anak-anak perempuan dan beberapa isu lain terkait perempuan. Ia kemudian menikah dengan seorang pemuda yang juga aktif di Jong Java yakni Soenaryo Mangoenpoespitoe pada tahun 1928.

Soekaptinah pun tercatat aktif di KPI, sama seperti Maria Ulfah, bahkan sejak pertama diselenggarakan pada tahun 1928. Pada Kongres pertama ini, salah satu hasilnya yakni diusulkannya peringatan hari ibu pada setiap tanggal 22 Desember.  Perjuangannya dalam menyuarakan hak perempuan terus berlanjut ketika diangkat menjadi ketua sebuah perkumpulan perempuan bernama “Persatuan Istri Indonesia”. Di sanalah ia aktif dalam menyuarakan tentang pernikahan dalam tinjauan hukum Islam, tentang hak, kemandirian perempuan, dan lain sebagainya.

Pejuang Kaum Perempuan dan Kemerdekaan

Meski memiliki latar belakang yang berbeda, keduanya turut aktif dalam menyuarakan isu perempuan. Misal dalam isu hak pilih dan keterwakilan kaum perempuan Indonesia dalam Dewan Rakyat yang masih mendapat porsi yang minim. Maria Ulfah membedah isu tersebut berdasarkan ilmu hukum, sedangkan Soekaptinah juga memprotes sikap pemerintah tersebut melalui pidato pelantikannya menjadi anggota Dewan pada tahun 1939.

Dalam perjuangan kemerdekaan RI, keduanya terpilih untuk duduk bersama merumuskan kemerdekaan. Keduanya dilibatkan dalam sidang BPUPKI disebabkan sepak terjangnya dalam pergulatan pergerakan dan pemikiran. Adapun dalam sidang BPUPKI sendiri panitia dibagi menjadi tiga bagian. Panitia pertama membahas tentang UUD dan perumusan undang-undang. Panitia kedua membahas tentang urusan ekonomi dan keuangan dan panitia ketiga membahas mengenai pembinaan tanah air. Soekaptinah masuk dalam panitia ketiga.

Adapun Maria Ulfah masuk dalam panitia pertama dan mengusulkan dicantumkannya hak-hak dasar dalam UUD, termasuk persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. usulan tersebut kemudian diterima dan menjadi pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tentang kesetaraan warga negara di hadapan hukum. (Nur Janti, Dua Perempuan dalam BPUPKI, Historia.id).

Kedua Srikandi ini menjadi inspirasi seluruh perempuan Indonesia untuk terus memperjuangkan kaum perempuan dari tindakan yang merampas hak-haknya. Keduanya juga menginspirasi bahwa perempuan juga bisa meneruskan perjuangan demi merawat keutuhan Republik Indonesia.

Baca juga: Bagaimana Kabar Perempuan Hari Ini?

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Previous Article

Masa PPKM, @nyantrikilat Selenggarakan Program Takhassus Ngaji Pranikah Online

Next Article

Belajar Ekologi sampai Ekofeminisme Lewat Film Animasi Ghibli “Princess Mononoke”

Related Posts