Dan ketika anak yang lahir juga banyak mengalami kondisi tidak normal, itu menandakan kerusakan sudah masuk ke generasi berikutnya”. Pernyataan tersebut menggugah kesadaran peserta lainnya bahwa sistem pangan yang timpang bukan hanya soal ketersediaan bahan makanan, melainkan juga terkait erat dengan kualitas hidup, kesehatan, dan masa depan manusia.
Tsaqafah.id – JAKARTA – Hari kedua agenda Tunas (Temu Nasional) Jaringan Gusdurian 2025 kembali menghadirkan dinamika yang hangat dan reflektif melalui Forum Musyawarah Gerakan bertema Keadilan Ekologi. Forum ini menjadi ruang penting bagi para peserta untuk menyampaikan keresahan sekaligus menawarkan solusi atas persoalan ekologis yang semakin kompleks. Suasana musyawarah mencerminkan kesadaran kolektif bahwa isu ekologi bukan semata urusan lingkungan, melainkan juga berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, keberlanjutan generasi, dan masa depan bangsa.
Forum musyawarah dibuka dengan pemaparan enam isu strategis oleh fasilitator sebagai bahan refleksi bersama. Isu-isu tersebut meliputi dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap keadilan ekologis, persoalan sampah nasional yang kian menumpuk, industri ekstraktif beserta dampak sosial-ekologisnya, konflik agraria yang tak kunjung usai, transisi energi yang sarat paradoks, dan meningkatnya bencana alam yang diperparah oleh lemahnya kesiapan negara dalam mitigasi. Enam isu ini menjadi pemantik diskusi kritis dengan tujuan menggali rekomendasi yang adil dan berkelanjutan bagi masa depan ekologi Indonesia.
Dari enam isu tersebut, problem pangan muncul sebagai salah satu persoalan mendasar yang tidak dapat dipisahkan. Pangan dipandang berhubungan langsung dengan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, serta kesehatan generasi. Dari titik ini, mengemuka pandangan kritis mengenai bagaimana sistem pangan industrial justru memperburuk krisis ekologi sekaligus mengancam kualitas hidup manusia.
Salah satu suara yang menggetarkan forum datang dari Nissa Wargadipura. Dengan nada tegas sekaligus penuh keprihatinan ia mengatakan, “jika perempuan tidak mampu lagi melahirkan secara normal, itu berarti ada masalah serius pada sistem pangan kita. Dan ketika anak yang lahir juga banyak mengalami kondisi tidak normal, itu menandakan kerusakan sudah masuk ke generasi berikutnya”. Pernyataan tersebut menggugah kesadaran peserta lainnya bahwa sistem pangan yang timpang bukan hanya soal ketersediaan bahan makanan, melainkan juga terkait erat dengan kualitas hidup, kesehatan, dan masa depan manusia.
Baca juga: Air Untuk Bertahan dan Melanjutkan Hidup
Nissa menegaskan, sistem pangan yang berlaku saat ini sarat bahan kimia, pestisida, dan pola konsumsi tidak sehat. Kondisi itu bukan hanya merusak tanah dan lingkungan, tetapi juga tubuh manusia. Ia menambahkan, pangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kecerdasan bangsa. “Pangan yang buruk akan berpengaruh pada IQ generasi. Ini bukan isu kecil, ini soal keberlangsungan,” ujarnya.
Sebagai solusi, Nissa menawarkan konsep agroekologi, yaitu pertanian berbasis kearifan lokal yang menekankan keberlanjutan, keadilan, dan keterhubungan dengan alam. Menurutnya, konsep ini menjadi tandingan Revolusi Hijau yang selama beberapa dekade justru memperparah kerusakan ekologi. “Agroekologi adalah cara untuk mengembalikan kendali pangan kepada rakyat, bukan industri. Kita menanam tanpa racun, menghasilkan pangan sehat yang bisa diakses semua orang, dan memastikan masa depan generasi tetap terjaga,” jelasnya.
Sesuai regulasi, desa menerima alokasi dana desa yang 20 persennya wajib diperuntukkan bagi program ketahanan pangan. Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa alokasi ini lebih sering diwujudkan dalam bentuk bantuan seperti mie instan, beras, gula, dan susu. Praktik semacam ini dinilai tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi memperlemah semangat kemandirian masyarakat desa. Alih-alih memberdayakan warga melalui program pertanian berkelanjutan, pemanfaatan lahan desa, atau pelatihan kewirausahaan berbasis pangan lokal, dana tersebut justru habis untuk pola distribusi konsumtif.
Baca juga: Belajar Ekologi sampai Ekofeminisme Lewat Film Animasi Ghibli “Princess Mononoke”
“Seharusnya dana desa yang 20 persen itu digunakan untuk memberdayakan masyarakat, misalnya melalui pertanian organik, penguatan kelompok tani, atau pengolahan produk pangan lokal. Kalau dana ini hanya dibelanjakan mie instan dan beras, itu sama saja mengajari warga untuk terus bergantung,” ungkapnya.
Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa orientasi kebijakan desa masih berkutat pada logika bantuan jangka pendek, bukan pembangunan yang berkelanjutan. Pola ini bukan hanya tidak menyelesaikan masalah ketahanan pangan, tetapi juga mengikis potensi desa untuk mandiri secara ekonomi.
Dalam forum tersebut, Romo Ferry SW menyampaikan refleksi mengenai arah gerakan jaringan Gusdurian untuk mewujudkan keadilan ekologi. Ia menekankan pentingnya mendinamisasi seluruh potensi yang ada, mulai dari waktu, pengetahuan, komitmen, perilaku, praktik, budaya, kebijakan, tata kelola, hingga modal dan dana. “Semua potensi itu harus digerakkan secara kolektif, bekerja sama dengan sahabat dan komunitas dalam jaringan nasional maupun lokal, demi merawat kehidupan seluruh ciptaan,” ungkapnya. Pandangan ini menegaskan bahwa perjuangan ekologis menuntut pendekatan menyeluruh yang mencakup berbagai aspek kehidupan, bukan hanya agenda lingkungan semata.
Musyawarah keadilan ekologi ini pun berfokus pada perumusan rekomendasi bersama. Para peserta menyadari bahwa tanpa langkah konkret, persoalan ekologis hanya akan berhenti pada retorika. Melalui perdebatan, pertukaran ide, dan refleksi mendalam, forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang menekankan pentingnya kedaulatan pangan berbasis agroekologi, penyelesaian konflik agraria secara adil, perbaikan tata kelola lingkungan, serta pembangunan solidaritas lintas komunitas.
Reporter: Siti Rohwati dan Endang Susanti