Konsep Otomatis

Sejarah menunjukan, industrialisasi adalah jalan yang dilalui banyak negara untuk suksesi pembangunan. Dengan berbagai prasyarat kepastian hukum, modernisasi, birokrasi dan tata kelola yang baik, sebuah negara bisa keluar sebagai negara maju.

Saat dunia dilanda krisis ekonomi akibat kondisi politik dalam negeri yang tak kunjung stabil di tengah gempuran tantangan dari luar, Soemitro, begawan Ekonomi Indonesia menggagas program Benteng. Sebuah kebijakan yang menggunakan instrumen alokasi devisa dan kredit perbankan untuk meningkatkan peran importir pribumi. Program tersebut bermaksud memajukan usaha pribumi untuk dapat bersaing dengan pengusaha asing terutama Belanda dan Tionghoa.

Menurut Soemitro, ekonomi yang cocok untuk negara seperti Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Pasar harus diberi ruang untuk menggerakkan dan menentukan harga, tapi negara harus menjadi wasit yang adil. Mazhab Soemitro berdiri di atas 3 pilar; nasionalisme ekonomi, keberpihakan pada rakyat kecil (ekonomi kerakyatan), dan intervensi tegas dari negara.

Soemitro Djojohadikusumo adalah ayah kandung Presiden Prabowo Subianto yang terpilih pada pemilu 2024 lalu. Dengan mengusung program andalan Makan Bergizi Gratis (MBG), Prabowo sukses mengeruk 58% pemilih. Belakangan banyak orang mengaitkan program-program dan kebijakan ekonomi Prabowo dengan Soemitronomic. Sebagian berpendapat bahwa program MBG adalah langkah strategis Prabowo untuk proteksi rakyat kecil dari ancaman krisis pangan dunia akibat gejolak ekonomi global, sedang dapur MBG yang dikelola SPPG adalah menampung pasok distribusi utama dari hasil pertanian di desa-desa. Sedang hilirisasi, apalagi dengan diresmikannya program ekspor satu pintu, semakin menguatkan nuansa model developmental states ala rezim Prabowo.

Di sisi lain, pembangunan pangkalan-pangkalan militer di berbagai daerah seperti yang ramai diprotes di Temanggung, juga mendukung arah pembangunan pada model developmental states. Prabowo semakin menguatkan peran negara dalam mewujudkan cita-cita pembangunannya. Jika sebelumnya di masa Jokowi pembangunan difokuskan dalam proyek-proyek fisik infrastruktur, seperti pembangunan jalan-jalan tol, bandara, pelabuhan, kereta cepat. Maka sekarang Prabowo melanjutkan dalam cita-cita hilirisasi, sebagai pintu masuk menuju industrialisasi. Kebijakan ekspor satu pintu adalah sinyal yang jelas dalam perdagangan bahwa negara ingin menentukan pasar, salah satu ciri utama dalam proses developmental states — seperti yang pernah terjadi di beberapa negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan China.

Developmental states sebagai sebuah konsep pembangunan memang telah berhasil meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di sejumlah kawasan Asia Timur. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Chalmers Johnson dalam bukunya MITI and The Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy 1925-1975. Dalam buku ini Johnson memberikan keterangan yang meyakinkan tentang pertumbuhan ekonomi Jepang dalam intervensi negara. Sejumlah analis menyebut konsep ini efektif diterapkan dalam kondisi pasca perang dunia II. Meski masih diterapkan di beberapa negara, namun agaknya konsep developmental states menghadapi dinamika yang berbeda di zaman modern ini, dimana arus globalisasi dan liberalisasi menghendaki prasyarat keterbukaan — yang ini bertentangan dengan kehendak konsep developmental states.

Dalam development states pembangunan ekonomi merupakan prioritas utama bagi pemerintah. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai plan-rational development, yang merupakan model gabungan intervensi negara yang dikompromikan dengan mekanisme pasar. Dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi tersebut, negara mempunyai peran yang sangat besar, tidak hanya dalam hal perencanaan pembangunan namun lebih jauh juga dalam pelaksanaannya. Negara mempunyai kontrol yang sangat kuat terhadap sektor swasta. Namun demi kesuksesannya, mengingat intervensi negara yang sangat besar dalam proses pembangunan ala developmental states ini maka harus didukung oleh birokrasi yang bersih, rasional, dan berdasarkan meritokrasi.

Proses globalisasi yang lebih luas telah mengurangi ruang lingkup pilihan kebijakan bagi negara-negara berkembang, proses demokratisasi telah merasionalisasi tuntutan masyarakat pada redistribusi pendapatan dan penyediaan publik serta penghapusan inefisiensi dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Akibatnya, tidak seperti negara pembangunan era Perang Dingin, pada abad ke-21 kita dipaksa untuk memikirkan kembali intervensi negara, kita tidak dapat mengamankan legitimasi politik hanya dengan mencapai pertumbuhan ekonomi saja.

Kini Prabowonomics sebagai sebuah ide meninggalkan harapan dan pertanyaan besar. Dibalik ambisinya untuk berpacu memasuki iklim industrialisasi dan meningkatkan pendapatan negara dengan target ambisius 8%. Untuk kesuksesan seperti itu kita menghadapi tantangan besar, yaitu dengan rawannya tergerus pada praktik-praktik moral hazard. Beberapa kasus korupsi yang terus membanjiri media, ketidakpastian hukum, dan kesemrawutan tata kelola masih menjadi pekerjaan besar. Lantas, kita bertanya apakah akan bisa memasuki industrialisasi dan menjadi negara dengan pendapatan menengah ke atas?

Tantangan di Tengah Ketidakpastian Hukum

Sebagai negara berkembang, dalam menuju arah industrialisasi Indonesia dihadapkan pada 2 pilihan. Prof. Jeffrey A. Winters, pengamat politik dari Universitas Northwestern Amerika Serikat, menguraikan kemungkinan Indonesia akan berjalan ke arah berikut:

1. Industrialisasi, dengan konsekuensi postur Indonesia akan berubah. Oligarki dalam negeri dipaksa menyesuaikan oligarki luar — sehingga harus mengikuti aturan main kapitalisme modern. Dengan ini postur Indonesia bisa berubah seperti China.

2. Atau carut marut seperti Filipina, dimana penguasa bagi-bagi kekuasaan. Praktek politik ijon bersemi demi mengamankan partai masing-masing. Kondisi ini akan terjadi ketika ancaman para elit hanya sesama elit, sedang suara masyarakat bawah menghilang. Dalam arti lain tidak adanya koreksi dari sipil dan hilangnya kekuatan masyarakat sipil dalam negara demokrasi.

Kiranya kita bisa melihat tubuh sendiri, bagaimana dengan kondisi Indonesia? Prof. Winters menyoroti tentang krisis demokrasi pasca orde baru, dimana kekuatan sipil tidak lagi jadi hambatan bagi elit di Indonesia. Bersamaan dengan pembasmian partai komunis Indonesia pada periode itu, maka hilanglah suara kritis dan organisasi buruh. Meski sampai saat ini masih ada organisasi buruh, namun suaranya sering dikooptasi dan tidak datang dari independensi yang disertai pengetahuan dan kesadaran.

Akibat hilangnya kontrol tersebut, proses industrialisasi di Indonesia akhirnya masih berjalan setengah-setengah di hampir semua lini. Belum bisa kita ciptakan proses utuh dari hulu ke hilir. Indonesia justru terjebak dalam masalah deindustrialisasi dini, dimana sektor manufaktur mengalami penurunan kontribusi pada GDP, sehingga angka penyerapan tenaga kerja menjadi sangat lambat. Hal ini mendorong pada meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya pekerja informal, dan menurunnya daya beli. Proses pembangunan skala makro pada akhirnya terhambat.

Industrialisasi menjanjikan banyak pertumbuhan, kenaikan nilai tambah, dan kedaulatan ekonomi di mata internasional. Namun, ia selalu dibayangi berbagai macam spekulasi. Dalam ambisi Prabowonomics, kita masih bertanya-tanya, akankah ide Prabowonomics selaras dengan cita-cita Soemitronomics yang telah berhasil meredam dampak krisis ekonomi global, akankah kita bisa keluar dari jebakan middle income-trap?

Sejarah telah menunjukan, industrialisasi adalah jalan yang dilalui banyak negara untuk suksesi pembangunan. Dengan berbagai prasyarat kepastian hukum, modernisasi, birokrasi dan tata kelola yang baik, sebuah negara bisa keluar sebagai negara maju. Namun, jika prasyarat-prasyarat tersebut diabaikan, skenario 2 Winters bukan hal yang tidak mungkin, industrialisasi dalam iklim demokrasi yang dijalankan tanpa pengawasan dari masyarakat sipil yang kuat akan rentan pada praktik eksploitasi, politik ijon, dan rente. Kini peran aktif masyarakat yang akan menentukan arah Indonesia ke depan, di samping pemegang kekuasaan yang seharusnya kompeten.