Tahun Ajaran Baru: Refleksi Menjelang Dimulainya Kembali Program Makan Bergizi Gratis

Tsaqafah.id – Tahun ajaran baru segera dimulai. Bagi jutaan siswa di Indonesia, momentum ini berarti kembali ke ruang kelas setelah menikmati libur panjang. Dimulainya kembali aktivitas sekolah juga menandai kembalinya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya dihentikan sementara selama masa liburan.

Publik tentu berharap program ini dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya. Berbagai evaluasi telah dilakukan, sejumlah kebijakan diperbaiki, bahkan terjadi pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional. Namun, di balik optimisme tersebut; Apakah sistem sudah benar-benar lebih siap atau hanya memenuhi paradigma kejar tayang untuk kembali beroperasi?

Sebagai mahasiswa yang kebetulan dekat dengan isu ‘food quality’, saya melihat kualitas makanan sebagai sesuatu yang tidak lahir secara instan. Di laboratorium basah, sebuah hasil penelitian hingga pengembangan produk dapat memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sebelum sebuah kesimpulan dianggap layak dipercaya, perlu melewati proses validasi, verifikasi, hingga analisis yang panjang. 

Sama seperti proses meneliti, evaluasi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses menghasilkan pengetahuan atau prototype. Sebuah eksperimen yang belum memberikan hasil sesuai harapan tidak otomatis dianggap gagal. Justru dari situlah, peneliti memahami kelemahan metode yang digunakan, kemudian memperbaikinya pada percobaan berikutnya.

Baca juga MBG dan Risiko Qahr Modern: Tafsir Sosial QS. al-Ḍuḥā: 9

Barangkali cara berpikir inilah yang membuat saya memandang Program Makan Bergizi Gratis adalah sistem yang harus terus menerus dievaluasi.

Menurut penelitian Burgaz et al (2023) dalam  The effectiveness of food system policies to improve nutrition, nutrition-related inequalities and environmental sustainability dengan studi kasus 196 negara di dunia, menyatakan bahwa beberapa subbidang kebijakan yang hingga kini harus mendapat perhatian meliputi: (1) penyimpanan, pengolahan, pengemasan, dan distribusi pangan; (2) kehilangan dan pemborosan pangan; (3) perdagangan pangan dan perjanjian investasi; (4) komposisi pangan; serta (5) promosi pangan. 

Sejalan dengan hal tersebut, saya sependapat bahwa keamanan pangan tidak dinilai Ketika makanan siap disajikan. Namun semestinya dirancang jauh sebelumnya, mulai dari pemilihan bahan baku, sanitasi, pengendalian proses, penyimpanan, distribusi, hingga evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Seluruh tahapan tersebut saling berkaitan. Satu titik yang terabaikan dapat memengaruhi kualitas produk secara keseluruhan.

Akan tetapi, pekerjaan-pekerjaan seperti ini sering alpa dari perhatian publik. Padahal, kualitas sebuah program justru lebih banyak ditentukan oleh pekerjaan yang berlangsung di balik layar seperti penyusunan standar operasional, keterlibatan sumber daya manusia, pengawasan mutu, hingga evaluasi lain yang harus dilakukan.

Baca juga Ketika Gaji Dosen Digugat ke MK, Di Mana Tanggung Jawab Negara?

Karena itu, ketika sebelumnya muncul berbagai laporan mengenai persoalan dalam pelaksanaan MBG, termasuk kasus keracunan pangan, perhatian saya bukan semata-mata tertuju pada siapa yang harus disalahkan. Yang lebih penting adalah bagaimana pengalaman tersebut menjadi pembelajaran. Seperti audit sistem pangan, kegagalan bukan hanya dicatat sebagai kesalahan, tetapi menjadikan dasar klausul temuan untuk dicegah sebagai continual improvement agar kejadian serupa tidak terulang. 

Program Makan Bergizi Gratis tidak selamanya menjadi program buruk dengan berbagai isu yang telah ada. Indonesia masih menghadapi persoalan stunting yang serius. Berdasarkan data Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) tahun 2025, lebih dari separuh balita stunting terkonsentrasi di enam provinsi  yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Banten.Kondisi tersebut menunjukkan bahwa intervensi pemerintah memang diperlukan.

Namun, semakin besar cakupan sebuah program, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem yang menjamin kualitas implementasinya. Keberhasilan tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan menyediakan makanan, tetapi juga kemampuan menjaga mutu, pengelolaan sumber daya manusia, keamanan pangan, dan konsistensi pelaksanaannya.

Evaluasi Bukan Tanda Kegagalan

Evaluasi bukanlah kegagalan dan upaya untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai mekanisme pembelajaran untuk menghasilkan pelayanan yang semakin baik. Semakin besar sebuah program,harusnya semakin besar  pula budaya evaluasi yang terbuka dan berkelanjutan.

Prof. Sri Rahardjo, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, dalam Seminar Seri Studi Pembangunan Nasional pernah mengatakan bahwa, “Pemerintah membuat program yang baik, tetapi pelaksanaannya ora sembodo.” Saya memaknai pernyataan tersebut bukan sebagai kritik terhadap niat sebuah kebijakan, melainkan sebagai pengingat bahwa kualitas implementasi memerlukan perhatian yang sama besarnya dengan kualitas perencanaan.

Baca juga Menggugat Akar Amoralitas di Lingkungan Kampus

Menjelang dimulainya kembali tahun ajaran baru, mungkin keresahan kita bukan lagi mengenai; Apakah Program Makan Bergizi Gratis penting atau tidak?  Akan bagaimana memastikan program sebesar ini terus belajar dari setiap pengalaman di lapangan. 

“Let food be the medicine and medicine be the food.”

Lebih dari ribuan tahun lalu, Hippocrates mengingatkan bahwa makanan adalah bagian dari upaya menjaga kesehatan. 

Sementara di dalam Al-Qur’an juga mengingatkan, 

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ

“Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya” (QS. ‘Abasa [80]: 24). 

Hari ini, pengingat itu masih relevan. Namun, agar makanan benar-benar dapat menjadi “obat”, ia harus juga lahir dari sistem yang menjamin keamanan, mutu, dan kualitasnya. Sebab, keberhasilan kebijakan pangan tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi dari seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap makanan yang mereka terima.