Banyak orang merasa bahwa praktik perbankan syariah, jika dilihat lebih dekat, tidak jauh berbeda dengan kapitalisme yang ingin ditinggalkannya.
Tsaqafah.id – Perbankan syariah sejak awal hadir dengan janji besar: memberikan alternatif yang lebih adil, lebih manusiawi, dan tentu saja bebas dari riba. Harapan itu lahir dari kegelisahan banyak umat Muslim terhadap sistem keuangan konvensional yang dianggap eksploitatif dan menguntungkan segelintir pihak.
Dalam gagasan besarnya, bank syariah seharusnya tidak hanya menjadi lembaga keuangan yang mengejar laba, melainkan juga instrumen sosial untuk menciptakan pemerataan, membantu kaum kecil, serta menghidupkan semangat gotong royong dalam aktivitas ekonomi.
Namun, kenyataan di lapangan sering kali menimbulkan pertanyaan. Banyak orang merasa bahwa praktik perbankan syariah, jika dilihat lebih dekat, tidak jauh berbeda dengan kapitalisme yang ingin ditinggalkannya.
Pengalaman nasabah sering kali menunjukkan hal yang serupa. Angsuran pembiayaan di bank syariah terasa mirip dengan kredit berbunga tetap di bank konvensional. Margin keuntungan yang ditetapkan sejak awal terkesan tidak jauh berbeda dari bunga, hanya berganti istilah.
Produk konsumtif seperti pembiayaan rumah, mobil, hingga kartu cicilan syariah tampak lebih mudah dijumpai dan diakses, sementara pembiayaan produktif untuk usaha kecil justru lebih sulit.
Situasi ini menimbulkan kesan bahwa perbankan syariah masih lebih dekat dengan dunia kapitalisme—fokus pada keuntungan, segmen menengah ke atas, dan promosi gaya hidup konsumtif—daripada semangat sosial-ekonomi Islam yang penuh nilai keadilan.
Mengapa hal ini bisa terjadi?
Baca juga Serakahnomic: Ambisi Ekonomi yang Menggerogoti lebih dari Kapitalisme
Pertama, karena perbankan syariah hidup dalam sistem ekonomi global yang didominasi kapitalisme. Mau tidak mau, bank syariah beroperasi dengan aturan main yang sama, menghadapi kompetisi pasar yang sama, dan diukur dengan standar profitabilitas yang sama. Dalam situasi ini, sulit bagi mereka untuk benar-benar berbeda secara radikal dari bank konvensional.
Kedua, regulasi nasional yang menaungi perbankan masih berbasis logika kapitalis. Bank syariah tetap harus menunjukkan kinerja yang sehat dalam neraca keuangan, memenuhi rasio tertentu, dan membuktikan diri sebagai entitas bisnis yang menguntungkan. Tekanan itu membuat keputusan bisnis sering kali diwarnai pertimbangan finansial murni, bukan semata idealisme sosial.
Selain itu, ada faktor internal berupa keterbatasan model. Produk berbasis bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah, yang sesungguhnya paling sesuai dengan prinsip keadilan Islam, sulit dijalankan dalam praktik. Risiko yang tinggi, biaya pengawasan yang besar, dan ketidakpastian keuntungan membuat bank syariah enggan menjadikannya produk utama.
Sebagai gantinya, mereka lebih banyak mengandalkan akad murabahah atau jual beli dengan margin tetap, yang secara kasat mata memang terasa sangat mirip dengan bunga konvensional. Inilah salah satu titik yang paling sering menimbulkan kritik.
Namun, menyebut perbankan syariah sebagai kegagalan tentu terlalu berlebihan. Harus diakui, keberadaannya memberi jalan bagi banyak orang untuk setidaknya menghindari bunga secara formal. Ia juga mendorong lahirnya ekosistem keuangan yang lebih beragam, menghadirkan kesadaran bahwa ada cara lain dalam mengelola uang selain sistem konvensional.
Kritik yang muncul sebenarnya lebih merupakan dorongan agar perbankan syariah tidak puas berhenti pada label, tetapi berani menegaskan identitas sejatinya.
Baca juga Kalau Wakaf Bisa jadi Sawah, Kenapa Harus Lapar?
Jika ingin benar-benar berbeda dari kapitalisme, perbankan syariah perlu kembali kepada ruh awalnya. Mereka harus berani menempatkan nilai keadilan dan keberpihakan sosial sebagai fondasi, bukan hanya menjadikannya hiasan.
Itu berarti memperkuat produk berbasis bagi hasil meski lebih menantang, membuka akses yang lebih luas bagi usaha kecil dan menengah, serta menghadirkan inovasi sosial dengan mengintegrasikan instrumen zakat, infak, dan wakaf.
Potensi dana sosial Islam sangat besar jika dipadukan dengan sistem perbankan, karena bisa menopang pembiayaan mikro, pendidikan, hingga layanan kesehatan tanpa terjebak logika profit semata.
Yang lebih penting, perbankan syariah perlu mengedepankan nilai, bukan hanya label. Berbeda dari bank konvensional bukan sekadar soal tidak menggunakan istilah bunga, melainkan benar-benar menghadirkan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.
Identitas syariah seharusnya tidak berhenti pada brosur atau akad, tetapi tampak dalam cara mereka memperlakukan nasabah, dalam keberanian memberi ruang bagi sektor riil, dan dalam kontribusi nyata terhadap pengurangan kesenjangan sosial.
Kritik bahwa bank syariah mirip kapitalisme seharusnya tidak dianggap ancaman, melainkan pengingat. Pengingat bahwa masih ada jalan panjang yang perlu ditempuh untuk mewujudkan cita-cita ekonomi Islam. Pengingat bahwa misi sejati mereka bukan hanya menjadi bank yang untung, tetapi juga menjadi bagian dari solusi atas ketidakadilan ekonomi. Dan pengingat bahwa umat menaruh harapan besar, bukan hanya pada simbol syariah, tetapi pada substansi nilai yang dibawanya.
Islam sejak awal mengajarkan ekonomi yang lebih manusiawi: menolak eksploitasi, mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang, serta menegakkan solidaritas sosial.
Jika perbankan syariah berani menggali nilai itu dan mengaplikasikannya dalam bentuk nyata, ia tidak hanya akan menjadi pilihan alternatif, tetapi justru menjadi jawaban atas krisis keadilan ekonomi yang tengah melanda dunia.
Jalan ke sana memang tidak mudah, tetapi tanpa keberanian mengambil langkah, perbankan syariah akan terus berada dalam bayang-bayang kapitalisme, tampak Islami di luar, namun kehilangan ruh keadilannya di dalam.
Baca juga Nganggur.. Kapan Kita sudahi?