Dekolonisasi Pengetahuan dan Desentralisasi Kebudayaan: Memperluas Wacana Pidato Kebudayaan DKJ 2026

Tsaqafah.id – Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) kembali menggelar Pidato Kebudayaan 2026 dengan tajuk “Musim Tersibuk Mengatur Napas” di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Agenda tahunan yang digelar setiap tanggal 10 November ini pada tahun 2026 menghadirkan Delly Sape (F. Deliana Winki) dan Bunda Mayora sebagai penyaji pidato. Keduanya, secara bergantian, membacakan pidato masing-masing dengan judul Musim Tersibuk Ibu Bumi dan Membaca Indonesia dalam Tarikan Benang. 

Wacana-wacana yang hadir dalam dua pidato ini saling kait kelindan satu dengan lain. Namun, tetap dalam sebuah kerangka pikir bahwa mereka sedang “berdialog tentang Indonesia”. Mengapa demikian? Sulit untuk tidak menyatakan bahwa mereka berbicara tentang Indonesia dengan keragaman budaya, keganjilan perilaku, dan sesekali “meninju” kebijakan dari negara. Saya mafhum untuk yang terakhir ini, karena sebagai garda depan (frontliners) dari masyarakat serta keterlibatan sosialnya di tengah komunitas menjadikan keduanya seperti repertoar untuk menyuarakan suara dari mereka yang “tidak bersuara”.

Tindakan-tindakan ini, saya yakini sebagai bagian dari proses kebudayaan yang sedang terbentuk. Manusia dan kebudayaan yang sedang mencari jalan keluar dari kesumpekan-kesumpekan zaman modern yang membuat masyarakat Suku Dayak, tempat Delly Sape dan di Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur, tempat Bunda Mayora kian terimpit ke sudut-sudut kecil peradaban. 

Padahal, sebagaimana diungkap Delly Sape, kehidupan Suku Dayak yang kebanyakan bergantung pada hutan ialah laboratorium raksasa dan perpustakaan hidup yang tiada habisnya untuk dipelajari. Hutan Kalimantan ialah hutan yang menyumbang peradaban modern yang harganya bisa berkali lipat mahalnya. Yang jelas, orang Dayak sendiri tidak mampu membelinya. Kondisi ini membuat saya prihatin dan berpikir lebih dalam bagaimana mungkin sebuah masyarakat dengan kekayaan alam, hutan, dan pengetahuannya bisa kalah di hadapan peradaban lain konstruksi dasar pengetahuannya memerlukan bahan dari belahan selatan dunia ini. 

Kegetiran ini semakin lengkap membaca kalimat dari Delly Sape di bawah ini:

“Ada rasa bangga setiap kali saya membaca tulisan “oud” di label botol-botol cantik parfum Prancis meskipun harganya di luar nalar. Dua botol parfum itu harganya setara dengan satu lumbung beras yang bisa memberi makan satu keluarga selama satu tahun. Selain “oud” yang berasal dari gubal pohon gaharu, ada juga “illipe butter” yang diekstrak dari buah tengkawang yang tumbuh di hutan-hutan kami. Minyak dari buah tengkawang ini dulu digunakan sebagai minyak goreng sebelum minyak sawit. Hari ini “illipe butter” digunakan sebagai bahan dasar berbagai produk kecantikan di Eropa.”

Baca juga Mencegah Vigilantisme Digital

Kalimat di atas, setidaknya menggambarkan dua keadaan yang kontradiktif sekaligus. Di satu sisi kita bangga dengan tanah dan kekayaan alam kita. Di sisi lain, kita menarik napas panjang bahwa harga untuk sebuah bahan itu sama dengan satu lumbung beras untuk hidup. Jelas ini menyangkut makanan pokok, yang lain menyangkut mode dan penampilan. Mana yang Anda pilih? 

Inilah kegetiran-kegetiran yang terjadi di negeri ini. Dan masalahnya, yang paling terdampak dari ekosistem dan rantai bisnis ini ialah orang Dayak sendiri. Mereka menanggung kerusakan, kemiskinan struktural, dan pada akhirnya mereka tercerabut dari akar peradaban mereka. Jika ini benar-benar terjadi, harga mahal akan dibayar oleh peradaban manusia. 

Desentralisasi Kebudayaan: Indonesia dari Pinggir

Membaca pidato ini, kita akan diajak untuk melihat Indonesia dari perspektif pinggiran. Kisah-kisah kecil dari kebijakan yang dikeluarkan dari pusat kekuasaan itu, sedikit banyak memengaruhi hajat hidup masyarakat kecil yang hidupnya di pinggiran Indonesia. “Pinggir di sini, berarti kehidupan mereka, orientasi, visi komunal kurang diperhatikan sebagai bagian dari – apa yang disebut – Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu. 

Hal ini, ditegaskan oleh Bunda Mayora yang menyatakan bahwa kami juga ialah warga negara Indonesia. Memang dalam kenyataannya, bahwa manusia Indonesia jelas berbeda dalam banyak hal. Namun, itu bukan alasan untuk tidak mengakui dan memberi pengakuan atas kehidupan “mereka yang berbeda”. 

Oleh karena itu, jika negara hanya menggunakan kacamata kuda untuk melihat Indonesia, keragaman yang tersebar dan tumbuh bersama pengetahuan masyarakat akan tereduksi dengan sendirinya. Nah, di sinilah, masalah lain akan mencuat ke permukaan. Ketegangan antara mayoritas atas minoritas, ketidakadilan sosial, dan peminggiran akan menjadi pemandangan sehari-hari yang tidak bisa dielakkan. 

Baca juga Islam, Ruang Publik dan Beban Dekolonisasi

Kita tidak boleh hanya terpaku melihat Indonesia dari sudut pandang satu wilayah pusat (center) dengan semua kehidupan dan kebudayaan urban dan multikulturalnya. Tapi diperlukan cara pandang desentralisasi kebudayaan agar pengakuan tentang keragaman kebudayaan dan manusia Indonesia seutuhnya bisa diakui. Karena, jika kita kembali ke sejarah awal Indonesia, yang ditekankan ialah keragamannya dan mereka yang di pinggir ini juga memiliki saham besar atas Indonesia merdeka. 

Lain dari itu, di alam demokrasi liberal ini, kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia dengan semua akronimnya telah membuat masyarakat di beberapa wilayah pinggiran Indonesia – utamanya di Nusa Tenggara Timur – beradaptasi dengan keterbatasan. Hal yang sebenarnya sudah berkali-kali dilakukan oleh masyarakat. Jika ingin sedikit tersenyum, maka, adaptasi keterbatasan ini telah menjadi pengetahuan juga dari masyarakat Indonesia. 

Bunda Mayora memberikan ilustrasi bagaimana anak-anak harus berjalan kaki berpuluh kilometer untuk bisa ke sekolah. Akses yang terbatas inilah yang menjadi problem masyarakat di pinggiran. Kalau hanya untuk sekolah saja, jarak yang ditempuh sejauh itu, bagaimana mereka mengatur napas? Bayangkan, setelah mengatur napas, mereka tidak mendapatkan MBG. Bayangkan itu, pembaca. Kita belum berbicara masa depan dan akses mereka kepada dunia. Ya, mungkin dunia yang indah dalam imajinasi mereka yang belia itu. 

Baca pernyataan Bunda Mayora, berikut ini:

“Saya ingin memberikan contoh aktual, yakni akses terhadap Makan Bergizi Gratis atau MBG. Jika anak-anak di wilayah yang menjadi perhatian kita belum menerima manfaat program tersebut, maka pertanyaannya adalah bagaimana sistem memastikan bahwa anak-anak di daerah terpencil tidak terus tertinggal dalam pelaksanaannya.”

Baca juga Nalar Hayat Isra Miraj

Dengan akses yang tidak merata di seluruh Indonesia ini, bagaimana mungkin kita akan menjamin negara memberikan keadilan sosial kepada warga negaranya secara merata? Dengan pernyataan di atas, kita bisa bercermin tentang salah satu kebijakan negara yang ditetapkan di pusat dengan bayangan akses jalan dan pendidikan yang sudah memadai berhadapan dengan kenyataan geografis Indonesia yang belum sepenuhnya mendapatkan akses yang sama. 

Kontradiksi kenyataan ini menjadi catatan penting untuk kita semua. Bahwa dinamika, akses, orientasi, imajinasi manusia di Indonesia kenyataannya memang berbeda. Jadi apa lagi yang kita tunggu untuk memindahkan perspektif kita dari melihat Indonesia dengan keker kebudayaan dari pusat, dan kini kita melihat, membayangkan, dan mengimajinasikan Indonesia dengan teropong kebudayaan dari pinggir. Entah di Maumere atau di pulau-pulau lain yang disebut sebagai “terdepan” itu. 

Jangan sampai, kita – sebagai bangsa – menormalisasi bahwa masyarakat kita selalu tangguh untuk beradaptasi dengan keterbatasan yang ada. Karena sejatinya, sikap itu hanyalah mekanisme untuk tidak terlalu pasrah dengan keadaan. 

Dekolonisasi Pengetahuan: Hutan dan Manusia sebagai Pustaka

Mungkin kita sudah terlalu jauh terlempar dalam hegemoni kebudayaan modern. Kebudayaan yang dikonstruksi dari pecahan pengetahuan-pengetahuan lokal dan membawa revolusi dalam epistemologi pengetahuan saat ini. Masalahnya, kebudayaan (peradaban) modern selalu memiliki residu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Residu pada adanya pemaknaan bahwa ada kebudayaan tinggi dan rendah, luhur dan pinggir, atau begawan dan awam. 

Pemaknaan yang sebenarnya tidak beralasan. Sebab, sebagaimana Seno Gumira Ajidarma dalam forum Pidato Kebudayaan DKJ 2019 dengan judul Kebudayaan dalam Bungkus Tusuk Gigi menyatakan bahwa tinggi rendahnya kebudayaan (bahasa kesenian) komunitas tertentu tidak bisa diukur atau dianggap superior atas kebudayaan komunitas tertentu. Dengan ini kita bisa bercermin bahwa kebudayaan yang tersebar dan dilindungi oleh komunitas di tengah-tengah hutan, di belantara lembah dan ngarai memiliki konstruksi tersendiri dalam proses pembentukannya. 

Baca juga Simfoni Slawat Prabu Mataram: Alternatif Kemegahan Rasa pada Kanjeng Nabi

Oleh karena itu, kasus yang diangkat oleh Delly Sape dan Bunda Mayora dalam melihat Indonesia di zaman kontemporer ini, menurut saya, bisa dikatakan sebagai upaya diam-diam dalam menghancurkan peradaban. Jelas saya memiliki argumen untuk menyatakannya.

Suku Dayak sangat bergantung pada hutan. Hutan bagi mereka ialah laboratorium dan perpustakaan tempat di mana makanan, obat, pengetahuan, dan mobilitas sosial terjadi. Mereka mengonstruksi pengetahuan dan mencari jawabannya sendiri. Begitulah, seperti ilmuwan di dalam laboratorium yang mengajukan pertanyaan dan klaim, kemudian dengan data dia menjawab dan membantahnya sendiri. Begitu seterusnya. Begitu pula yang dilakukan oleh orang-orang Dayak dengan hutannya.

Hal ini juga ditegaskan oleh Delly Sape sebagai berikut: 

“Hutan merupakan ruang hidup, sumber pangan, tempat belajar, sumber pengetahuan, dan bagian dari hubungan antargenerasi yang telah berlangsung lama. Ketika hutan dihancurkan, yang hilang bukan nilai ekonomi semata. Ada kehidupan, pengetahuan, dan masa depan yang ikut dipertaruhkan. Ada masyarakat yang hilang yang merupakan identitas bangsa ini.” 

Dengan demikian, (pem)kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan saat ini, bukankah sebuah upaya yang dampaknya tidak bisa dinalar manusia jika kehilangan semua unsur-unsur kebudayaan seperti yang disebutkan Delly Sape di atas. Jelas, sangat tidak relevan jika kita hanya melihat terbakarnya hutan hanya sekadar “hutan yang terbakar”. Karena lebih dari itu, di dalamnya ada kehidupan, makhluk, dan manusia yang sedang hidup. 

Baca juga Ottoman dan Ternate: Antara Ingatan yang Jauh dan Rumah yang Dekat

Lain itu, mungkin, residu yang paling jelas tampak dari pengetahuan modern ialah pengagungan kepada manusia an sich. Sehingga kita lupa dengan makhluk lain dengan ekosistemnya yang tumbuh di hutan dan tumbuhan yang jelas juga membawa manfaat bagi kehidupan manusia. 

Cara pandang manusia sebagai pusat peradaban dan kosmik inilah yang saya kira mengilhami dan membuat manusia seakan lupa diri. Dengan perspektif ini membuat manusia menjadi “dewa” dan merasa unggul dari yang lain sebagaimana Pidato Kebudayaan DKJ 2015 oleh Nirwan Ahmad Arsuka berjudul Percakapan dengan Semesta. 

Jika demikian, kita memang perlu untuk mendekolonisasi pengetahuan itu, di mana masyarakat, manusia, dengan lokus mobilitasnya membentuk pengetahuan sendiri. Jika kita sudah menyadari hal ini, sebenarnya kita tidak memiliki alasan lagi untuk melakukan tindakan-tindakan penghancuran apalagi pengabaian ruang hidup masyarakat. Sebab, bagaimanapun ruang hidup itu ialah lokus yang menyatu dengan komunitasnya. 

Pengakuan akan hak hidup orang lain inilah harus ada dalam benak masyarakat modern. Baik di pedalaman Kalimantan pada orang-orang Dayak, maupun keberagaman dan kekayaan khazanah pengetahuan yang terdapat dalam eksotisme manusia di Flores, Nusa Tenggara Timur. Mereka juga bagian dari kita, bangsa kita, dan dunia kita.[]