“Stop the Wedding!”: Ketika Cinta Datang Bersama Paket Ekspektasi Patriarki

Tsaqafah.id – Satu pertanyaan yang sepertinya tidak pernah pensiun dari kehidupan perempuan Indonesia: “Kapan nikah?”

Pertanyaan itu bisa datang ketika baru lulus sekolah, sedang sibuk kuliah, baru mendapatkan pekerjaan, bahkan ketika sedang menikmati hidup sendiri. Belum sempat menjawab, pertanyaan berikutnya sudah menunggu. “Sudah ada calonnya?” “Kapan dilamar?”

Setelah menikah, giliran pertanyaan tentang anak. Kapan punya anak? Kapan menambah anak? Kapan anak pertama diberi adik?

Agak ironis, memang. Sepertinya masyarakat punya kalender kehidupan sendiri untuk perempuan. Semuanya sudah dijadwalkan, kecuali keinginan perempuan itu sendiri.

Belakangan, tren Stop the Wedding! di TikTok memberi warna baru pada perbincangan tentang perkawinan. Dengan iringan lagu Ashe, pengguna media sosial membagikan potongan cerita tentang hubungan yang penuh tanda bahaya (red flags), keraguan, dan keputusan yang mungkin seharusnya diambil lebih awal. Lagu itu menjadi latar bagi satu kemungkinan yang jarang dibicarakan menjelang pernikahan: membatalkan semuanya.

Baca juga Simfoni Slawat Prabu Mataram: Alternatif Kemegahan Rasa pada Kanjeng Nabi

Dalam wawancara dengan Bustle pada 22 Oktober 2026, Ashe bercerita bahwa lagu tersebut berkaitan dengan refleksinya atas pernikahan pertama pada 2016. Ia membayangkan bagaimana hidupnya mungkin berbeda jika saat itu berani membatalkan pernikahan.

Cerita personal itu kemudian menemukan banyak pendengar di TikTok. Rupanya, ada banyak orang yang pernah berada di persimpangan serupa.

Di tengah masyarakat yang masih menganggap perkawinan sebagai pencapaian perempuan, keputusan membatalkannya mudah dicap sebagai kegagalan. Padahal, apa gunanya sampai ke pelaminan jika sejak awal ada hal-hal mendasar yang diabaikan?

Cinta memang bisa membuat orang berani mengambil risiko. Namun, cinta juga sering dipakai untuk meminta seseorang memaklumi sesuatu yang seharusnya tidak perlu ditoleransi.

Cinta kok harus kehilangan diri sendiri?

Menjelang pernikahan, keluarga bisa berbulan-bulan membicarakan gedung, katering, seserahan, sampai warna seragam. Namun, siapa yang akan mengurus rumah setelah pesta selesai? Pertanyaan itu sering kalah penting dari urusan memilih dekorasi.

Perempuan bahkan kerap lebih dulu dibekali daftar kewajiban sebagai istri. Harus bisa memasak, mengurus rumah, mengasuh anak, menjaga hubungan dengan mertua, dan melayani suami. Kalau bekerja, ia tetap dituntut profesional tanpa mengurangi tanggung jawab domestiknya.

Sementara itu, seberapa sering calon suami ditanya apakah ia siap mencuci pakaian, mengurus anak ketika istrinya sakit, atau mengambil alih pekerjaan rumah tanpa menunggu diminta?

Persoalannya bahkan lebih luas dari urusan dapur. Setelah menikah, apakah perempuan masih bebas melanjutkan pendidikan? Bagaimana jika ia mendapatkan kesempatan bekerja di luar kota?

Apakah ia tetap boleh memiliki pertemanan dan ruang pribadi? Bagaimana keputusan mengenai keuangan dan kesehatan reproduksi dibuat? Semua pertanyaan itu seharusnya dibicarakan sebelum akad.

Baca juga Merebut Ruang, Membangun Narasi: Agensi Muslimah di Ruang Siber 

Perkawinan mempertemukan dua orang dengan latar belakang, kebiasaan, dan cita-cita masing-masing. Mereka perlu belajar berbagi ruang tanpa mengambil alih kehidupan pasangannya. Konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam QS Ar-Rum ayat 21 seharusnya menjadi pengingat tentang tujuan tersebut.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Pernikahan punya dua orang, ekspektasinya menumpuk pada perempuan

Angka perceraian memberi gambaran bahwa persoalan rumah tangga jauh lebih kompleks daripada sekadar kurangnya kesabaran seorang istri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang bersumber dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mencatat 438.168 perkara perceraian sepanjang 2025.

Berdasarkan faktor penyebab yang tercatat, urutan tertingginya adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebanyak 282.326 perkara. Posisi kedua ditempati masalah ekonomi dengan 105.727 perkara.

Berikutnya, terdapat 31.029 perkara karena salah satu pihak meninggalkan pasangannya, 7.138 perkara berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 4.623 perkara karena judi, dan 2.033 perkara karena mabuk. Faktor lainnya meliputi pasangan yang dihukum penjara, zina, poligami, murtad, madat, kawin paksa, hingga cacat badan.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa konflik rumah tangga berkaitan erat dengan kualitas relasi, kondisi ekonomi, dan pemenuhan tanggung jawab pasangan. Perselisihan yang terus-menerus menjadi faktor terbesar. Masalah ekonomi menyusul dengan jumlah perkara yang juga besar.

Baca juga Islam, Ruang Publik dan Beban Dekolonisasi

Karena itu, ketika sebuah perkawinan bermasalah, pertanyaan yang perlu diajukan bukan semata-mata seberapa sabar istrinya, melainkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam hubungan tersebut.

Di balik angka perceraian, juga ada perempuan yang berusaha keluar dari hubungan yang menyakitkan. Data Badilag menunjukkan bahwa sekitar 79 persen perkara perceraian merupakan cerai gugat, yaitu gugatan yang diajukan oleh istri.

Sementara itu, studi Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 yang dikutip UNFPA Indonesia mencatat 41,2 persen perempuan mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan oleh suami atau pasangan sepanjang hidupnya. Kekerasan dapat berupa fisik, seksual, maupun psikis. 

Lalu, mengapa nasihat tentang perkawinan lebih sering berisi tuntutan agar perempuan menjadi istri yang baik daripada pembicaraan tentang bagaimana laki-laki memperlakukan istrinya?

Hukum Indonesia sebenarnya telah mengatur kedudukan yang seimbang antara suami dan istri. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ketentuan ini tetap berlaku setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Baca juga Eudaimonia hingga Kawruh Jiwa: Benang Merah Makna Kebahagiaan

Sayangnya, kesetaraan dalam undang-undang belum tentu terasa di ruang makan, dapur, atau ketika keputusan keluarga harus diambil. Bunyi pasal bisa dibaca dalam hitungan menit. Mengubah kebiasaan yang sudah diwariskan bertahun-tahun tentu jauh lebih sulit.

Dalam QS An-Nisa ayat 19, Allah berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.”

Ath-Thabari dalam Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān menjelaskan frasa wa ‘āsyirūhunna bil-ma‘rūf sebagai perintah untuk memperlakukan istri dengan baik sesuai ketentuan Allah. Penjelasannya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkawinan. Mempertahankan perkawinan harus disertai pemenuhan hak istri, sedangkan perpisahan pun harus dilakukan dengan cara yang baik.

Ayat ini menarik dibaca ketika nasihat mempertahankan rumah tangga terlalu mudah diberikan kepada perempuan yang sedang mengalami kesulitan. Kesabaran istri sering dibicarakan panjang lebar. Kewajiban suami untuk memperlakukan istrinya secara patut justru kerap luput dari percakapan.

Baca juga Kenapa Kita Suka Dihargai? Pelajaran Psikologi dari Q.S. an-Nisā’ [4]: 86

Al-Qur’an juga menempatkan musyawarah sebagai bagian dari urusan keluarga. QS Al-Baqarah ayat 233 berbicara mengenai penyapihan anak:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

“Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya.”

Ath-Thabari menjelaskan ayat ini dalam konteks keputusan orang tua menyapih anak sebelum genap dua tahun. Keputusan tersebut perlu didasarkan pada kerelaan dan musyawarah keduanya. Konteks ayat memang khusus mengenai penyapihan, tetapi keterlibatan kedua orang tua dalam mengambil keputusan menjadi hal yang patut diperhatikan.

Sementara itu, QS Al-Baqarah ayat 231 memperingatkan agar suami tidak mempertahankan istri dengan maksud menimbulkan kemudaratan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Ath-Thabari mengaitkan ayat tersebut dengan praktik seorang suami yang menjatuhkan talak, kemudian rujuk menjelang berakhirnya masa idah, lalu mengulanginya untuk memperpanjang penderitaan istri. Perkawinan dan rujuk tidak boleh dijadikan cara untuk mempermainkan kehidupan perempuan.

Baca juga Menggugat Akar Amoralitas di Lingkungan Kampus

Kalau tidak menikah, memang kenapa?

Dalam Feminism Is for Everybody (2000), Bell Hooks menjelaskan feminisme sebagai gerakan untuk mengakhiri seksisme, eksploitasi, dan penindasan. Menikah adalah keputusan besar yang membawa konsekuensi hukum. Keputusan itu semestinya lahir dari kesiapan orang yang menjalaninya. Menunda perkawinan tidak perlu menjadi bahan gunjingan. Membatalkannya tidak otomatis berarti gagal. Memilih hidup sendiri juga tidak mengurangi nilai seseorang.

Dalam QS An-Nisa ayat 130, Allah menyebutkan bahwa apabila suami istri berpisah, Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Ayat ini hadir dalam pembahasan mengenai kemungkinan berakhirnya perkawinan. Kehidupan seseorang tetap berlanjut setelah perceraian.

QS An-Nisa ayat 35 mengatur upaya penyelesaian perselisihan melalui pengutusan seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri ketika dikhawatirkan terjadi persengketaan. Sementara itu, QS Al-Baqarah ayat 232 melarang wali menghalangi perempuan yang telah bercerai untuk menikah kembali dengan calon suaminya apabila keduanya telah saling rela dengan cara yang patut.

Islam mengatur perkawinan dengan memperhatikan hak kemungkinan berpisah. Karena itu, pembicaraan tentang keluarga semestinya memberi tempat bagi kehendak perempuan, termasuk ketika keputusannya berbeda dari harapan orang-orang di sekitarnya.

Perkawinan yang sehat tentu layak dirayakan. Namun, keberanian membatalkan hubungan yang membahayakan diri juga layak dihormati. Cincin di jari manis, status sebagai istri, atau jumlah anak tidak seharusnya menjadi ukuran tunggal keberhasilan hidup perempuan.

Jadi, ketika seorang perempuan mengatakan Stop the Wedding!, dengarkan dulu ceritanya dengan empati.

Catatan penulis: Gagasan dan analisis dalam tulisan ini turut diperkaya melalui pembelajaran hukum keluarga Islam dalam perkuliahan bersama Pak Muhammad Alwi Al Maliki, M.A, Dosen UINSA.