Mencegah Vigilantisme Digital

Tsaqafah.id – Terdapat sebuah ironi yang tak kunjung padam dalam laku beragama kita di Indonesia: menerima informasi, berasumsi, lalu menghakimi. Kita tidak bisa memungkiri bahwa sikap beragama masyarakat Indonesia dalam menyikapi kehadiran kelompok lain yang berbeda selalu cenderung pada pola vigilantisme (main hakim sendiri).

Vigilantisme, dalam bentuknya yang kita kenal, ialah sebuah sikap penghakiman yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang sah. Ia bisa terjadi manakala aspek hukum tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Persoalan semakin rumit manakala sikap main hakim sendiri mendapatkan legitimasinya dari nilai-nilai sosial dan moral.

Fakta demikian dapat kita baca melalui fenomena penolakan aliran Darul Arqam (Dar Al-Arqam) yang mulai tumbuh di Indonesia pada kisaran tahun 1994. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI)—sebagaimana hasil liputan yang diterbitkan oleh majalah Forum Keadilan Nomor 7, Tahun III, 1 September 1994—memutuskan untuk meminta pemerintah melarang keberadaan dan aktivitas Darul Arqam di Indonesia.

Secara konstitusional, ketika keyakinan suatu kelompok dinyatakan atau disebarkan di ruang publik dan telah menyimpang dari pokok ajaran agama yang diakui, negara memang berhak untuk membatasinya sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Namun demikian, ketika negara lamban dalam menyikapinya, sikap akar rumput pun sulit dicegah untuk tidak melakukan penghakiman secara sepihak (vigilantisme).

Baca juga Merebut Ruang, Membangun Narasi: Agensi Muslimah di Ruang Siber 

Tidak heran jika fenomena di atas pada masanya melahirkan perdebatan panjang di kalangan kaum cendekiawan Muslim Indonesia. Buya Syafi’i Ma’arif, yang pada saat itu menjabat sebagai pimpinan Pusat Muhammadiyah, menganggap bahwa terdapat beberapa ajaran yang dinilai sesat dalam praktik beragama Darul Arqam, terutama pada persoalan poligami tanpa batas (unlimited).

Berbeda dengan pandangan Buya Syafi’i Ma’arif, Gus Dur, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU), tidak menganggap Darul Arqam sebagai aliran yang sesat. Menurutnya, dalam menerima atau menolak sebuah aliran, kita harus melihat dari substansi ajarannya: “Asal isinya tidak bertentangan dengan ajaran agama, ya, tidak sesat. Ya, dilihat dari isinya, jangan prosedur menerimanya.”

Hari ini, perdebatan klasik mengenai batasan ajaran, otoritas keagamaan, dan lambannya negara dalam bersikap menemukan medan manifestasinya yang paling beringas di ruang digital.

Jika pada tahun 1994 legitimasi penolakan suatu kelompok diinisiasi melalui majalah cetak dan fatwa institusional yang memerlukan proses kurasi berjenjang, maka di era algoritma media sosial hari ini, proses tersebut tereduksi menjadi hitungan detik.

Baca juga Bagaimana Semestinya Keberislaman Menggerakkan Kita

Dalam hal ini, ruang digital telah menjelma menjadi peradilan massal yang sangat instan, di mana setiap warganet dapat bertindak sebagai hakim sekaligus algojo bagi kelompok lain yang dianggap menyimpang.

Fenomena tersebut dapat kita baca melalui warna-warni komentar netizen ketika suatu paham keagamaan antimainstream diglorifikasikan. Hal ini pernah terjadi manakala salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil), mengungkapkan istilah yang sangat kontroversial dalam menyikapi krisis lingkungan hidup.

Pada pertengahan tahun 2025, pasalnya Gus Ulil mengkritik para aktivis dan organisasi lingkungan hidup (seperti Greenpeace Indonesia dan WALHI) yang dianggap terlalu ekstrem dalam menolak segala bentuk eksploitasi sumber daya alam dengan menyebutnya sebagai “Wahabi Lingkungan”.

Secara sekilas, frasa tersebut memang sangat kontroversial, apalagi dalam konteks ekologi yang semakin hari semakin parah. Namun demikian, sangat disayangkan sekali ketika suatu pandangan agama antimainstream tersebut dibalas dengan cacian, serangan personal, bahkan penghakiman sepihak secara akidah dalam kelindan media digital.

Baca juga Dikenal Luas Tak Menjamin Kefasihan Seseorang 

Padahal, bagi siapa saja yang tidak sependapat dengan pandangannya, mereka dapat melakukan tindakan yang lebih elegan dan etis tanpa harus menghakimi secara sepihak. Alih-alih melakukan tindakan main hakim sendiri, kiranya kita dapat membuat narasi tandingan secara epistemik, seperti yang dilakukan para cendekiawan Muslim dulu.

Perdebatan epistemik demikian pernah dilakukan ketika Al-Ghazali mengkritik para filsuf yang dianggapnya telah menyimpang dari ajaran agama. Alih-alih melayangkan ujaran kebencian, dari kritiknya tersebut Al-Ghazali melahirkan kitab yang berjudul Tahafut Al-Falasifah, yang sampai saat ini masih dibaca dan dipelajari oleh kaum muslimin.

Warisan intelektual para ulama besar—mulai dari dialektika elegan Gus Dur dan Buya Syafi’i Ma’arif hingga ketajaman epistemik Al-Ghazali dalam merespons perbedaan—kiranya telah memberikan teladan berharga bahwa penghakiman secara sepihak tidak pernah mendapatkan legitimasinya secara moral-etis.

Sudah saatnya kita menanggalkan wajah vigilantisme yang hari ini telah beroperasi di ruang digital, dengan menggantinya dengan nalar kritis serta keberanian dalam merumuskan argumen yang substansial. Sebab, martabat keimanan dan kewargaan kita dapat dilihat nilainya melalui bagaimana cara kita merawat akal budi di tengah badai perbedaan yang paling ekstrem sekalipun.