Tsaqafah.id – “Siapa yang tidak menguasai ilmu logika (manthiq), maka ilmunya tidak dapat dipercaya.” Demikian yang pernah diutarakan oleh Al-Ghazali—filsuf dan intelektual muslim yang menjadi rujukan utama kaum rasionalis dari masa ke masa—di dalam karyanya yang berjudul Al-Mustashfa (Pustaka al-Kautsar, 2022).
Dalam hal ini, Al-Ghazali menganggap penting peran logika (manthiq) sebagai sarana untuk mencari validitas sebuah pengetahuan sekaligus standardisasi orang yang dipercayai argumennya. Menurutnya, logika adalah alat ukur untuk memastikan apakah sebuah pendapat benar-benar kokoh atau hanya sekadar tumpukan asumsi.
Hal ini selaras dengan apa yang pernah diutarakan oleh Al-Akhdhlari, pengarang kitab Sullam al-Munawraq —salah satu kitab yang membahas perihal Ilmu Logika. Karya Al-Akhdhlari ini, kiranya manjadi bahan pokok kajian yang dikaji oleh seluruh mahasiswa yang bergelut dengan keilmuan filsafat. Bahkan di beberapa pondok pesantren, karya tersebut menjadi standar operasional prosedur (SOP) bagi para santri agar terbiasa berpikir secara sistematis.
Baca juga Mencegah Vigilantisme Digital
Di dalam pengantarnya, Al-Akhdhlari mengungkapkan bahwa ilmu logika memiliki fungsi ganda. Pertama, sebagai penjaga pikiran agar tidak terpeleset dalam jurang kekeliruan. Kedua, menyingkap kerumitan makna dan tabir yang menyelimuti pemahaman-pemahaman yang pelik. Dengan kata lain, ilmu logika berfungsi untuk memahami konstruksi berpikir di balik sebuah pernyataan.
Relevansi pemikiran klasik, baik dari Al-Ghazali maupun Al-Akhdlari, di atas menemukan momentumnya kembali dalam karya terbaru Soe Tjen Marching—pendiri Majalah Bhineka—yang berjudul Logika Adalah Senjata: Siapa Saja Perlu Berpikir Kritis (Buku Mojok, 2025).
Dalam pengantar bukunya, ia mengutarakan bahwa berpikir kritis “bukan lagi menjadi urusan kaum akademisi saja, namun juga syarat dasar agar siapa saja tidak kehilangan kedaulatannya dalam menemukan kebenaran.”
Perlunya Belajar Logika
Tidak bisa dipungkiri, di tengah banjir hoaks dan manipulasi informasi yang tidak jarang berujung pada aksi main hakim sendiri (vigilantisme), ilmu logika kiranya mendapatkan tempatnya yang paling strategis: untuk membedakan mana kebenaran dan mana yang omong-omon.
Dalam dunia digital hari ini, kebenaran sering kali mendapatkan validasinya bukan dari substansi kebenaran itu sendiri, melainkan bersifat multivokal—di mana sesuatu dianggap benar karena sesuai dengan sudut pandang pembacanya.
Hal ini dapat dubuktikan ketika banyak dari kita yang terlalu yakin bahwa sudut pandang kitalah yang paling benar, sementara pandangan orang lain dianggap salah atau setidaknya jauh dari kebenaran. Sikap demikian menjadi semakin rumit, ketika sesuatu yang kita percayai, faktanya jauh berbeda.
Baca juga Merebut Ruang, Membangun Narasi: Agensi Muslimah di Ruang Siber
Oleh karena itu, manakala pencarian kebenaran tidak memiliki standar ukurnya melalui legitimasi logika, besar kemungkinan kita akan selalu dicekoki oleh kebenaran-kebenaran semu—yang pada kondisi tertentu justru menindas.
Atas dasar inilah, ilmu logika menjadi penting dalam mencari kebenaran yang hakiki, sebagaimana diungkapkan oleh Soe Tjen Marching: “logika memang bisa menjadi momok bagi mereka yang ingin mempertahankan dogma. Tapi bagi seseorang yang ingin mencari kebenariah, logika adalah sahabat yang bisa menemani” (hlm. x-xi).
Merumuskan Kebenaran melalui Logika
Sebuah keinginan akan selalu mencari jalannya untuk mencapai tujuan. Bayi yang menangis, misalnya, tentu ingin digendong; begitu pula dengan orang-orang yang berdebat dengan ngotot, tiada lain, mereka ingin kehendaknya diterima. Di antara perilaku keduanya, kiranya didorong oleh satu rasa yang sama, yakni keinginan, meskipun harus ditempuh dengan jalan yang berbeda.
Jika pada bayi menangis sudah cukup untuk menarik simpati orang tua, perdebatan antarorang dewasa harus selalu disertai alasan yang logis. Tanpa itu, perdebatan hanya menjadi suara tanpa makna.
Tesis utama dalam buku ini, kiranya berangkat dari kegelisahan tersebut. Soe Tjen Marching menganggap bahwa kebenaran tidak hanya lahir dari emosi yang meledak-ledak atau klaim otoritas semata. Lebih dari itu, kebenaran harus dibangun melalui argumentasi yang tertata—yang menurut Aristoteles harus memenuhi tiga unsur: Ethos, Pathos, dan Logos .
Ethos menyangkut siapa yang berbicara dan seberapa layak ia dipercaya. Pathos berkaitan erat dengan kemampuan menyentuh empati. Adapun Logos adalah bukti atau alasan yang dapat diterima oleh akal, baik berbasis fakta maupun data rasional.
Baca juga Dikenal Luas Tak Menjamin Kefasihan Seseorang
Argumentasi seseorang akan menjadi rapuh manakala ketiga unsur tersebut bermasalah. Argumen yang hanya mengandalkan emosi tanpa nalar kritis akan mudah berubah menjadi provokasi. Begitu pula klaim otoritas tanpa alasan yang rasional, ia hanya akan menghasilkan pembenaran, alih-alih kebenaran.
Sebagai ilustrasi, kita dapat mengambil contoh dalam aturan larangan merokok di tempat umum, yang akan lebih efektif ketika ia memadukan sisi emosi dan logika. Narasi tentang dampak tragis yang dialami oleh perokok pasif kiranya akan berhasil untuk menggugah empati publik ( pathos dan ethos ). Di saat yang sama, penjelasan tentang medis yang ilmiah juga akan memberikan dasar rasional yang kuat ( logos ).
Ketika rasa iba dan akal sehat berpadu dalam argumentasi larangan merokok di tempat umum, maka larangan itu pun tidak lagi dirasakan sebagai paksaan, melainkan sebagai kebutuhan mendesak yang harus direalisasikan bersama.
Logika semacam ini menjadi semakin penting di ruang publik kita yang saban hari dipenuhi perdebatan kompleks ihwal kondisi sosial-politik mutakhir yang sarat dengan klaim moral, sentimen identitas, atau atas nama kepentingan umum semata, tanpa disertai argumentasi yang dapat diuji.
Dalam suasana tersebut, perbedaan pendapat sering kali dipahami secara biner (kawan dan lawan). Alih-alih menguatkan argumen dengan bukti dan data rasional, perdebatan justru terjebak dalam logika fanatisme—pola pikir irasional yang berpotensi mengarahkan pada perilaku intoleran terhadap liyan.
